Terkait Investigasi Kartel Obat ICW: Komisi III: KPK Wajib Usut Tuntas

5

PAPUADAILY –Baru-baru ini, berbagai isu mengenai obat-obatan maupun program vaksinasi Covid-19 di Indonesia makin sering terdengar. Dimulai dari kisruh obat Ivermectin yang disebut ada hubungannya dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, penjualan vaksin ilegal, hingga obat-obatan yang masih sulit didapat.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pada saat pandemi seperti sekarang ini, seharusnya semua orang berfokus pada pemulihan kondisi tanah air dan tidak mempolitisasi keadaan.

“Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar banyak kisruh tentang obat-obatan maupun vaksin Covid-19 yang beredar di masyarakat. Ini sangat disayangkan karena kondisi kita saat ini masih darurat,” ujar Sahroni kepada wartawan, Jumat (23/7).

“Harusnya kita bisa fokus pada pemulihan kondisi dalam negeri, bukan justru mempolitisasi keadaan. Karenanya saya minta polisi dan KPK untuk segera usut kalau memang ada kartel besar obat Covid-19, termasuk bila ada pejabat yang bermain,” katanya.

Lebih jauh legislator Partai Nasdem ini menyebut bahwa dengan angka kasus dan penularan Covid-19 di tanah air masih naik dengan cepat dan mulai meningkat di luar Jawa dan Bali. Maaka pemerintah harus berfokus pada program vaksinasi dan pendistribusian obat-obatan, terutama ke daerah.

“Kita juga mengetahui bahwa kini, angka kasus juga meningkat di luar Jawa dan Bali. Kalau sudah begini maka pemerintah harus betul-betul all out dalam upaya kita mencapai herd immunity, dan pada saat yang bersamaan juga menyembuhkan mereka yang sakit demi menurunkan angka mortality rate. Kuncinya, di-vaksin dan obat-obatan. Jadi pemerintah perlu memastikan bahwa pengimplementasian keduanya lancar, cepat, dan efektif,” ungkapnya.

Sebelumnya, Peneliti ICW, Egi Primayogh menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan politikus PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati disinggung dalam temuan investigasi tersebut.

“Perusahaan (PT Harsen Laboratories-Re) punya relasi dengan sejumlah pihak di antaranya dengan politikus dan pejabat publik,” ujar Peneliti ICW, Egi Primayogha.

PT Harsen Laboratories diketahui jadi sorotan publik setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyidak gudang perusahaan. BPOM menduga perusahaan tersebut telah melakukan produksi ilegal obat Ivermectin dengan merek dagang Ivermax 12.

ICW menelusuri jejaring politik dan bisnis ini melalui berbagai sumber sepanjang Juni-Juli 2021. ICW melakukan penelusuran digital, seperti pemberitaan media, akta perusahaan, dan sumber lainnya.

Egi mengatakan ada tiga temuan penting dari penelusuran ini, yakni kaitan antara PT Harsen Laboratories dengan politikus PDIP Ribka Tjiptaning dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pertama, Egi mengatakan PT Harsen Laboratories itu sendiri memiliki jejaring bisnis dengan perusahaan-perusahaan lain. Direktur dan komisaris PT Harsen Harjoseno dan Runi Adianti terafiliasi dengan PT Seruni Mekar Jaya yang bergerak di bidang pariwisata.

Menurut Egi, nama pasangan suami istri tersebut juga ditemukan dalam dokumen Panama Papers. Mereka terhubung dengan Unix Capital Limited, perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Island.

Kedua, tokoh yang menjadi sorotan ICW adalah Sofia Koswara, Wakil Presiden PT Harsen Laboratories. Meskipun namanya tak tertera dalam akta perusahaan PT Harsen, Egi mengatakan Sofia memegang peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak.

Pasalnya, Sofia berhubungan dengan Front Line Covid-19 Clinical Care (FLCCC). Dia merupakan Ketua FLCCC Indonesia. Adapun salah satu anggota FLCCC adalah Budhi Antariksa, tim uji klinis ivermectin sekaligus anggota tim dokter kepresidenan.

Sofia juga tercatat sebagai direktur dan pemilik saham PT Noorpay Perkasa. Saham terbesar PT Noorpay dimiliki oleh Joanina Rachman, anak dari Kepala Staf Presiden Moeldoko.

Egi mengatakan Moeldoko juga ditengarai terhubung dengan Sofia Koswara melalui kerja sama Noorpay dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menyangkut ekspor beras. Mantan Panglima TNI tersebut merupakan ketua umum HKTI.

Ketiga, ICW menyoroti hubungan PT Harsen dan politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning. Egi mengungkit nama Riyo Kristian Utomo, yang sebelumnya sempat berbicara sebagai Direktur Pemasaran PT Harsen Laboratories.

Riyo berbicara di publik ketika Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merazia pabrik PT Harsen. Namun ketika polemik ivermectin menguat, PT Harsen mengeluarkan pernyataan bahwa Riyo bukan pengurus perusahaan. Apa yang telah disampaikan Riyo juga disebut bukan pernyataan resmi perseroan.

Egi melanjutkan PT Harsen juga diduga pernah memberikan sumbangan sembako dan alat-alat kesehatan kepada Badan Penanggulangan Bencana (Baguna), organisasi sayap PDIP yang diketuai Ribka. Hal ini diketahui dari sebuah video amatir yang didapat ICW.