Temuan Ombudsman soal Dugaan Maladministrasi TWK Pegawai KPK, Firli Bahuri Bilang Ini

2

PAPUADAILY –Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, pihaknya sudah mempelajari temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilai maladministrasi. Dirinya menegaskan, akan mengambil sikap dari polemik yang lahir karena proses syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) itu

“KPK sudah mempelajari atas laporan hasil pemeriksaan ORI. KPK akan mengambil sikap dan nanti akan disampaikan kepada publik bagaimana sikap KPK atas pihak Ombudsman itu,” kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (2/8).

Firli juga mengutarakan, akan menyikapi temuan Ombudsman RI itu berdasarkan hukum. Dia menyebut, Indonesia adalah negara hukum, sehingga mengedepankan hukum dalam melaksanakan segala aktivitas.

“Seketika suatu persoalan sudah masuk ranah hukum, maka tentu ada independensi hukum. Jadi kewenangan lain harus tunduk pada hukum, karena itu KPK mengambil sikap menegak hormati hukum,” tegas Firli.

Dalam hasil pemeriksaan tersebut, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng membeberkan sejumlah maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang menjadi syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Dia menyebut, proses penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN dimulai sejak Agustus 2020, hingga pada Januari 2021. Dia menyebut, saat itu belum muncul klausul TWK.