Sri Mulyani soal Dana Beasiswa Papua Turun: Duitnya Banyak Kok

4

PAPUA DAILYMenteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal wacana pemulangan ribuan mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan kuliah menggunakan dana beasiswa dari pemerintah.

Wacana ini sempat muncul karena isu penurunan jumlah dana beasiswa di pemerintah.
Menurut Ani, sapaan akrabnya, isu ini tidak benar. Pasalnya, ia mengklaim pemerintah pusat memberikan dana transfer yang cukup bagi Pemerintah Provinsi Papua.

“Jadi kalau tadi disampaikan (dana) beasiswa turun, duitnya banyak kok. Yang ini aja di Bank Papua masih ada Rp12 triliun di perbankan, masa beasiswanya tidak dibayarkan?” ujar Ani saat konferensi pers virtual, Jumat (26/11).

Berdasarkan catatannya, simpanan Pemprov Papua di bank masih ada lebih dari Rp10 triliun. Sementara simpanan Pemprov Papua Barat sekitar Rp5 triliun.

Selain dari simpanan yang masih cukup banyak, bendahara negara mengatakan pemerintah pusat sejatinya masih terus memberikan dana transfer ke daerah. Khusus untuk Pemprov Papua, total dana transfer ke daerah dari pusat mencapai Rp42,47 triliun pada 2021.

Terdiri dari dana untuk infrastruktur khusus Rp2,62 triliun, dana otonomi khusus (otsus) Rp5,29 triliun, dana desa Rp5,34 triliun, dana insentif daerah (DID) Rp130 miliar, dana alokasi khusus (DAK) Rp6,13 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp20,05 triliun, dan dana bagi hasil (DBH) Rp2,91 triliun.

Dari alokasi ini, realisasi penggunaan dana mencapai 54,47 persen atau Rp26,67 triliun dari pagu. “Di 2022 yang tadi katanya (dananya) turun, ternyata naik. Total di 2021 itu Rp42,47 triliun, di 2022 Rp43,38 triliun,” ucapnya.

Rinciannya, dana untuk infrastruktur khusus Rp2,4 triliun, DAK Rp5,78 triliun, dana desa Rp4,8 triliun, DID Rp30 miliar, DAK Rp6,67 trilun, DAU Rp20,5 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun.

Di sisi lain, Ani turut membagi kiat pengelolaan keuangan bagi Pemprov Papua. Caranya, perlu ada penggunaan standar akuntansi yang baik, penggunaan dana diawasi dengan ketat, hingga penggunaan dana disusun dalam laporan yang akuntabel dan transparan.

“Sehingga masyarakat tahu, ‘Oh dananya dipakai berapa?’ seperti itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, wacana pemulangan mahasiswa Papua karena isu penurunan dana beasiswa sempat beredar. Namun turut dibantah oleh pemerintah setempat.