Sri Mulyani: Realisasi BLT Desa 163 Kabupaten Rendah

1

PAPUADAILY –Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa masih rendah. Tercatat sebanyak 163 daerah kabupaten atau 37,56 persen realisasi di bawah 15 persen dari total anggaran Rp 11 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyerapan anggaran hanya 8,2 persen dari total 25.547 desa.

“Kita lihat BLT desa masih rendah realisasinya,” ujarnya saat konferensi pers Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Perkembangan Terkini Penerapan PPKM secara virtual, Rabu (21/7).

Sri Mulyani menyebut sebanyak 151 daerah kabupaten sudah menyalurkan bantuan langsung tunai sebesar 15 persen sampai 30 persen. Adapun, total penyerapan yang dilakukan sebanyak Rp 2,18 triliun dari total anggaran Rp 10,04 triliun.

“Artinya penyerapan realisasinya baru mencapai 21,7 persen kepada 25.815 desa,” ucapnya.

Lalu sebanyak 99 daerah kabupaten sudah melakukan penyaluran bantuan langsung tunai desa sebesar 30 persen sampai 50 persen. Anggaran yang telah diserap sebesar Rp 2,2 triliun dari total anggaran Rp 6,09 triliun.

“Artinya realisasi penyaluran dana sebesar 37,3 persen dari kepada 15.208 desa,” ucapnya.

Sedangkan bantuan langsung tunai yang telah menyalurkan di atas 50 persen baru 21 daerah kabupaten. Adapun realisasi penyerapannya sebesar 59,7 persen dari anggaran Rp 1,2 triliun, sehingga penyerapan yang dilakukan sebesar Rp 717 miliar untuk 2.873 desa.

“Yang penyerapannya bagus ini baru 21 daerah saja. Ini sudah pada Juli jadi memang seharusnya di atas 50 persen realisasinya,” kata dia.

Maka dari itu, dia mendorong agar para pemerintah daerah segera menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Terlebih saat ini pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali.

“Kita perlu dorong desa yang belum karena ini sangat berarti bagi masyarakat desa yang terkena PPKM,” ucapnya.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menambah tugas pendamping desa, ikut mengawal pelaksanaan PPKM Darurat di setiap desa. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar menyebut pengawalan bisa dilakukan dimulai dari penganggaran PPKM Darurat di desa-desa, penjagaan di pos-pos gerbang desa, pelaksanaan desinfektan dan pembagian masker, monitoring tempat-tempat isolasi mandiri di desa.