Selama PPKM Darurat Penyebar Hoaks akan Ditindak

1

PAPUADAILY –Pemerintah mengancam akan melakukan tindakan hukum terhadap penyebar hoaks seputar Covid-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan itu diusulkan oleh Kejaksaan Agung. Ia menyebut Kejaksaan Agung siap mengambil tindakan hukum yang tegas saat PPKM Darurat.

”Tadi Jaksa Agung memberikan malah lebih kencang lagi, malah dengan perundang-undangan yang ada. Sampai bahkan berita-berita palsu atau hoaks akan dia lakukan tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Luhut dalam jumpa pers daring, Kamis (1/7).

Luhut menilai hoaks yang berkaitan dengan pandemi sangat berbahaya. Oleh karena itu pemerintah mengambil langkah tegas dengan menerapkan ancaman hukuman pidana.

Menurut Luhut, hoaks soal Covid-19 bisa membuat penanganan tidak efektif. Bahkan, hoaks dapat membahayakan keselamatan banyak orang. ”Saya ingatkan jangan main-main dengan berita hoaks karena ini menyangkut masalah kemanusiaan,” ujar Luhut.

Pemerintah sebelumnya resmi menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021. Kebijakan ini diterapkan menyusul lonjakan kasus Covid-19 usai libur panjang Idulfitri dan kemunculan varian baru virus corona.

Pengetatan pembatasan akan berlaku di 122 kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Pengetatan dilakukan dengan target menekan angka pertambahan kasus sampai di bawah 10 ribu per hari.

”Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus Jawa dan Bali,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

Jokowi pun meminta agar masyarakat tetap disiplin dan mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Ia juga berharap masyarakat mendukung kerja Pemerintah dan aparat keamanan dalam menangani persoalan virus corona saat ini.

“Tetap disiplin jalankan prokes dan dukung kerja kerja aparat pemerintah dan relawan menangani pandemi virus corona,” kata dia.

Tak hanya itu, Jokowi juga meminta jajaran Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pelbagai fasilitas layanan kesehatan. Baik obat, alat-alat kesehatan hingga oksigen bagi pasien covid.

Selama pelaksanaan PPKM Darurat, pemerintah menerapkan sejumlah aturan ketat. Di antaranya larangan aktivitas makan di tempat kepada pengunjung restoran atau rumah makan, kafe hingga lapak pedagang kaki lima.

Sementara toko yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibatasi jam operasionalnya hingga pukul 20.00 waktu setempat.

“Dengan memenuhi kapasitas pengunjung 50 persen. Untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam,” bunyi aturan tersebut.

Selain itu aturan itu juga mengatur bahwa pusat perbelanjaan seperti mal wajib ditutup. Lalu, resepsi pernikahan hanya boleh dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi.

“Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang,” bunyi aturan tersebut.

Di sektor transportasi, semua transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal), taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Selain itu selama PPKM Darurat ini pemerintah menutup semua fasilitas umum seperti area publik, taman umum, tempat wisata, dan area publik lainnya. Begitu pula tempat ibadah seperti masjid, mushola, gereja, pura, vihara, dan klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah juga ditutup sementara.

Adapun seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah dilakukan secara daring (online) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Selama PPKM Darurat masyarakat juga tetap diwajibkan memakai masker saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Masyarakat tidak diizinkan menggunakan face shield tanpa penggunaan masker.

Aturan PPKM Darurat ini wajib dilaksanakan para kepala daerah. Luhut mengatakan kepala daerah yang tidak melaksanakan ketentuan PPKM Darurat terancam diberhentikan. Pemberhentian bisa diterapkan jika kepala daerah yang bersangkutan berulang kali tidak menjalankan PPKM Darurat arahan pemerintah pusat.

“Dalam hal gubernur, bupati, wali kota tidak melakukan ketentuan PPKM darurat dan ketentuan poin dua di atas, dikenakan sanksi administrasi dua kali berturut-turut sampai diberhentikan sementara,” katanya.

Poin dua yang dimaksud Luhut adalah ketentuan gubernur, bupati dan wali kota agar melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. Ancaman sanksi ini, kata Luhut, diatur dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Nantinya, aturan lebih detail akan dikeluarkan oleh Mendagri Tito Karnavian.

Luhut juga menginstruksikan agar pemerintah daerah bersama TNI dan Polri mengawasi dengan ketat pemberlakukan PPKM Darurat sepanjang 3-20 Juli 2021. Sementara bagi daerah yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM darurat, diminta tetap melaksanakan ketentuan yang diatur dalam PPKM mikro.

Di kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan PPKM Darurat di daerah perlu dilakukan dengan koordinasi antara forum komunikasi pemimpin daerah (forkopimda). Apabila tidak dijalankan, kepala daerah yang bersangkutan akan diberi sanksi.

“Arahan dari Pak Menko tentang PPKM Darurat Jawa-Bali, itu akan kami tuangkan dalam regulasi instruksi Mendagri. Menggunakan jalur UU Pemda Nomor 23 tahun 2014. Itu bisa beri instruksi dan ada sanksinya,” kata Tito