Rektor UI Dilarang Rangkap Jadi Komisaris BUMN, Bagaimana dengan Anggota Parpol?

1

PAPUADAILY –Status rangkap jabatan Ari Kuncoro sebagai Rektor Universitas Indonesia (UI) sekaligus sebagai Wakil Komisaris Utama PT BRI (Persero) Tbk menuai polemik. Jika merujuk pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2013 Tentang Statuta Universitas Indonesia, Ari dilarang memiliki jabatan di BUMN.

Dalam Pasal 35 (c), tertulis bahwa Rektor dan Wakil Rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta. Begitu pun dengan jabatan lain seperti di instansi pemerintahan hingga berafiliasi pada partai politik hukumnya haram bagi Rektor dan Wakil rektor UI.

Namun, menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, rangkap jabatan Ari tidak melanggar aturan di Kementerian BUMN. Sebab, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ari sebagai Wakomut BRI tahun lalu sebagai pribadi, bukan Rektor UI.

“Bagi kami tidak ada regulasi yang dilanggar di Kementerian BUMN ataupun peraturan lainnya. Soal di UI, itu urusan orang UI, bukan di kami. Jadi kami angkat beliau sebagai pribadi, bukan sebagai rektor. Kalau soal dia punya status di UI, itu bukan urusan kami,” kata Arya kepada kumparan, Senin (29/6/2021).

Bagaimana dengan Anggota Parpol yang Jadi Komisaris BUMN?

Arya mengatakan, khusus untuk anggota partai politik, wajib mundur dari keanggotaan jika terpilih menjadi Komisaris BUMN. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.

Dalam Persyaratan Lain di poin c BAB II, tertulis persyaratan lain anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas yaitu (1) bukan pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif.

Anggota parpol yang diangkat menjadi Komisaris atau Dewan Pengawas di BUMN juga wajib menandatangani surat pernyataan bukan pengurus partai. “Jadi (Ari) bukan rangkap jabatan. Di kami itu diangkat secara pribadi. Enggak ada di regulasi kami bahwa rektor dilarang, kalau parpol dilarang. Kalau dia rangkap jabatan di BUMN sendiri juga enggak bisa, otomatis lepas. Jadi yang kami pegang regulasi kami, kalau di regulasi dia (UI) ya urusan dia,” ucap Arya.

Di jajaran partai dan tim sukses Jokowi saat Pilpres 2019, banyak juga nama-nama pendukung yang menjadi komisaris di BUMN. Misalnya Rizal Mallarangeng dari Partai Golkar diangkat menjadi Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau Telkom pada 19 Juni 2020.

Masih di Telkom, Erick Thohir juga menempatkan kader Partai NasDem, Wawan Iriawan, sebagai Komisaris Independen. Pengangkatan Wawan berbarengan dengan Rizal Mallarangeng.

Pada April 2020, giliran Irma Suryani Chaniago yang menduduki kursi empuk di Komisaris Independen PT Pelindo I (Persero). Dia merupakan politikus Partai NasDem.

Di BUMN sebesar PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) alias BRI juga menjadi tempat mujur para pendukung Jokowi. Pada Rapat Umum Saham Luar Biasa (RUPSLB) BRI Februari 2020, Erick Thohir mengangkat kader Partai PDIP Dwi Ria Latifa dan kader Partai Hanura Zulnahar Usman sebagai Komisaris BRI.