Program “Bedah Rumah”, Kementerian PUPR Gelontorkan Rp2,58 Miliar untuk 110 Rumah Tak Layak Huni

2596

PAPUADAILY –Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp2,58 miliar untuk membedah 110 unit rumah tidak layak huni di Teluk Wondama, Papua Barat. Melalui program itu, pemerintah memberikan Rp23,5 juta kepada masyarakat penerima bantuan untuk membeli bahan bangunan dan upah tukang.

Yance Pabisa, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Wilayah Papua II Kementerian PUPR, mengatakan bahwa bedah rumah di Teluk Wondama dilakukan melalui penyaluran Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai Program Bedah Rumah.

“Program BSPS untuk Kabupaten Teluk Wondama sebelumnya hanya 50 unit rumah tidak layak huni, dan kemudian ada penambahan 60 unit. Jadi total keseluruhan BSPS yang disalurkan Kementerian PUPR di Teluk Wondama sebanyak 110 unit. Total anggarannya mencapai Rp2,585 miliar,” katanya, Minggu (12/9/2021). Dikutip Bisnis.com.

Berdasarkan data yang dimiliki Balai P2P Papua II, lokasi penyaluran BSPS berada di Kampung Soberi Indah, Teluk Wondama, Papua Barat.

Hingga saat ini, sudah ada 46 rumah tidak layak huni (RTLH) yang dibedah menjadi lebih layak huni melalui BSPS. Selain itu, ada juga RTLH yang masih dalam proses pembangunan, dan diharapkan bisa selesai akhir tahun ini.

“Masyarakat tetap bersemangat membangun rumahnya meskipun di masa pandemi. Kami juga meminta mereka agar tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan diharapkan seluruh pembangunan BSPS ini bisa selesai, sehingga masyarakat bisa menikmati hunian yang layak,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan bahwa BSPS akan menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Papua Barat.

“Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di RTLH dan membutuhkan bantuan dari pemerintah, khususnya untuk meningkatkan huniannya menjadi layak huni,” katanya.

Keberadaan BSPS, kata dia, menjadi stimulan yang diberikan kepada masyarakat agar mau membangun rumahnya secara swadaya dan mendorong semangat gotong royong di kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, pemerintah daerah juga sebisa mungkin memberikan dukungan dengan mereplikasi program serupa dan menyusun data kebutuhan rumah masyarakatnya dengan baik.

“Jumlah bantuan stimulan yang kami salurkan memang tidak terlalu besar, tapi bisa mendorong semangat masyarakat untuk berswadaya membangun rumahnya. Kami juga harus bergotong royong dan saling membantu antarmasyarakat, sehingga daerahnya bebas dari RTLH,” katanya.***