PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Usulan Pelaku Usaha

3

PAPUADAILY –Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali hingga 25 Juli 2021. Saat ini istilah yang digunakan yakni PPKM level empat. Nantinya setelah selesai, PPKM akan dikategorikan mulai dari level satu hingga empat.

Terkait perpanjangan PPKM tersebut, para pelaku usaha mengusulkan kepada pemerintah agar tetap mengijinkan operasional industri manufaktur dengan beberapa syarat.

Pertama, mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% karyawan operasional dan 25% karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya.

“Terkait hal ini, perusahaan diharuskan tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kementerian perindustrian,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani saat membacakan Pernyataan Sikap Bersama terkait wacana pengenaan pelarangan beroperasi bagi sektor industri manufaktur selama penerapan PPKM di Jawa-Bali, Rabu (21/7/2021).

Pernyataan sikap bersama ini ditandatangani oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Ketua Umum Apindo, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia, Ketua Umum PPA Kosmetika Indonesia, Ketua Umum Gabungan Perusahaan Industri Elektronik dan Alat-alat Listrik Rumah Tangga Indonesia, Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Industri Plastik Indonesia,

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, dan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia

Haryadi menyampaikan, industri manufaktur juga perlu mendapatkan perhatian khusus apabila mereka memiliki komitmen delivery dengan perusahaan lain di lingkup nasional atau negara lain yang secara kontraktual tidak bisa dihindari.

Juga apabila industri manufaktur tersebut memiliki kepentingan mempertahankan produk-produk domestik dalam rangka substitusi impor berupa bahan baku dan bahan penolong produksi, kepentingan mempertahankan pendapatan karyawan pada industri padat karya misalnya di sektor tekstil, garmen dan sepatu, serta compliance yang tinggi dari perusahaan-perusahaan tersebut dengan setidaknya terdapat audit protokol kesehatan baik dari pemerintah, swasta atau oleh pembeli (buyer/perusahaan pembeli dari luar negeri).