PPKM Darurat Itu Berat, Dunia Usaha Butuh Stimulus

2

PAPUADAILY –Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, terutama di Jawa dan Bali, pada 3-20 Juli yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 dan 3 selama 21-25 Juli 2021 memberatkan dunia usaha. Kalangan dunia usaha dan ekonom pada prinsipnya mendukung PPKM. Pasalnya, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi jika kasus Covid-19 masih meningkat. Namun di sisi lain, stimulus dan keringanan perlu diberikan supaya roda ekonomi tetap berjalan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid berharap ada balance atau keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Apa yang sudah dilakukan pemerintah, Kadin tentu sangat mendukung. Memang ini pilihan yang sangat berat, bagaimana mem-balance antara kesehatan dan ekonomi. Penting sekali bahwa ekonomi harus tetap berjalan, karena kalau tidak, dampaknya juga ke pekerja-pekerja sektor formal dan informal,” kata Arsjad Rasjid dalam konferensi pers menanggapi perpanjangan PPKM darurat Jawa-Bali, Rabu (21/7/2021).

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM darurat Jawa-Bali dari 3-20 Juli hingga 25 Juli 2021. Selama masa perpanjangan ini, pemerintah menggunakan istilah “PPKM level 4” dan “PPKM level 3”. Selanjutnya, mulai 26 Juli, PPKM berlevel di wilayah kabupaten/kota dibedakan menjadi empat kelompok, mulai level 1 hingga 4.

Terkait PPKM berlevel, Kadin mengusulkan untuk industri manufaktur critical, esensial, dan juga yang menunjang ekspor, boleh beroperasi penuh 100% apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya. Perusahaan juga diharuskan tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes) secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Kementerian Perindustrian.

Dalam Instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 2021, antara lain disebutkan sektor critical, seperti energi, logistik, pupuk, dan semen, boleh beroperasi dengan 100% staf. Untuk industri berorientasi ekspor dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% staf di fasilitas produksi/pabrik dan 10% untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.

Untuk industri manufaktur non-esensial, Arsjad berharap sektor tersebut juga tetap diberi kesempatan untuk beroperasi selama pemberlakuan PPKM. “Mungkin tidak 100%, tetapi 50%. Hal-hal ini penting sekali. Kembali lagi, vaksinasi akan terus dilakukan dan proses itu terus dijalankan,” kata Arsjad.

Apabila ada kasus konfirmasi positif pada industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas karyawan.