Petrokimia Gresik Akan Bangun Pabrik Soda Ash

1

PAPUADAILY –PT Petrokimia Gresik (Persero) , anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) akan membangun pabrik Soda Ash berkapasitas 300.000 ton. Soda Ash merupakan bahan baku produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari seperti deterjen, kaca dan produk turunannya, hingga pasta gigi.

Kebutuhan Soda Ash dalam negeri saat ini masih dipenuhi melalui impor. “Soda Ash merupakan strategi meningkatkan nilai tambah dari produk samping. Pabrik ini nantinya akan memanfaatkan CO2 yang merupakan hasil samping (by product) dari Pabrik Amoniak,” ujar Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/7/2021).

Sedangkan, produk samping Soda Ash berupa Amonium Klorida (NH4Cl) dapat digunakan sebagai bahan baku NPK. “Sehingga dapat mengurangi kebutuhan impor ZA sebagai bahan baku NPK,” katanya.

 

Lebih lanjut Dwi Satriyo mengungkapkan selama 49 tahun berdiri, Petrokimia Gresik telah memberikan kontribusi bagi kemajuan teknologi pemupukan di Indonesia. Di antaranya menjadi pioneer pupuk berbasis fosfat pada 1980an, pioneer pupuk NPK berbasis chemical reaction di 2000, dan pioneer pupuk organik di 2005.

“Tahun 2021 juga menjadi tonggak sejarah baru bagi Petrokimia Gresik, di mana kami telah melakukan sederet langkah strategis untuk meningkatkan daya saing sekaligus kontribusi dalam memperkuat ekonomi nasional,” ujar Dwi Satriyo.

Salah satu yang telah terealisasi di tahun ini adalah pembangunan pabrik Green Surfactant berkapasitas 600 kiloliter (kL) yang memanfaatkan gas SO3 dari pabrik asam sulfat sebagai bahan baku.

Green Surfactant merupakan produk surfaktan lokal pertama di Indonesia yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksi lapangan minyak tua melalui teknologi EOR (Enhanced Oil Recovery). “Ini menjadi terobosan penting bagi industri minyak dan gas (migas) di Indonesia,” tandasnya.

Tidak hanya itu, tahun ini Petrokimia Gresik juga berhasil mendapatkan izin pengecualian gipsum dari kategori Limbah B3 dari Kementerian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara masif, tidak hanya di lingkup internal perusahaan, tetapi juga dapat mendukung industri lainnya yang membutuhkan gipsum.