Penjualan Kartu Perdana Aktif Dilarang

2

PAPUADAILY –Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempertegas aturan penjualan kartu perdana subscriber identity module alias SIM card. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif. Bahkan, sanksi menanti bagi setiap pelanggar.

Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menyampaikan, regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Dalam beleid tersebut, Kemenkominfo mewajibkan penjualan kartu perdana dilakukan dalam kondisi kartu tidak aktif.

 

Kebijakan ini bertujuan mencegah peredaran kartu SIM ilegal serta penggunaan identitas secara tidak benar. “Penindakan hukum terhadap pihak yang melanggar ketentuan registrasi kartu perdana juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan pihak kepolisian di berbagai wilayah,” ungkap Dedy.

 

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan penjualan kartu perdana dapat dikenakan sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pencabutan izin usaha. Secara rinci, pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, pemutusan akses, daya paksa polisional, hingga pencabutan layanan dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

 

“Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka pelanggaran tersebut dapat diproses lebih lanjut melalui ketentuan pidana yang berlaku,” ungkap Dedy.

Berdasarkan hasil pemadanan data antara Kementerian Kominfo dan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), per Desember 2020, tercatat ada 336 juta pengguna kartu SIM di Indonesia. Dedy menjelaskan, dengan asumsi ada pertambahan setiap bulan, maka diperkirakan saat ini terdapat 345,3 juta penggunaan kartu SIM aktif di Indonesia.