Pengelola Jalan Tol Minta Pemerintah Percepat Realisasi Stimulus

2

PAPUADAILY –Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) meminta pemerintah untuk mempercepat realisasi stimulus bagi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Percepatan ini sangat diharapkan karena akan menjadi angin segar bagi cash flow BUJT sehingga bisa tetap sehat dan aspek keberlangsungan pembangunan infrastruktur, operasional, serta menjamin bisnis jalan tol agar terus berjalan di tengah pandemi covid-19 ini,” kata Sekretaris Jenderal ATI, Kris Ade Sudiyono, dalam sesi teleconference, Jumat (9/7/2021).

Kris menerangkan, stimulus tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 22/2020 tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi Covid-19 itu diberikan jika BUJT dan BUMN tersebut terdampak pandemi covid-19.

Mengutip aturan itu, stimulus dapat diberikan atas dampak covid-19 pada tahap konstruksi, operasi, dan pemeliharaan. Stimulus itu bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur di tengah pandemi.

“Kewajiban kami sebagai BUJT tetap jalan di tengah pandemi ini, baik dalam sisi pembangunan infrastruktur maupun operasional jalan tol. Untuk itu, kami pun mohon kewajiban pemerintah mempercepat realisasi stimulus seperti yang telah ditetapkan dalam Permen PUPR. Hal ini bukan hanya sebagai angin segar yang dibutuhkan dalam menjaga cash flow di tengah pandemi, tapi juga menjamin aspek pembangunan infrastruktur, operasional, serta bisnis jalan tol di Indonesia,” tegasnya.

Kris menyebutkan, setidaknya ada tiga kendala yang dihadapi BUJT selama pandemi ini. Pertama, masalah keselamatan para pekerja konstruksi, sehingga menimbulkan potensi kecepatan dan progres konstruksi terhambat. Mengingat protokol kesehatan yang diterapkan dalam konstruksi yang sangat ketat, diantaranya menghindari kerumunan.

Kedua, lanjut Kris, masalah dalam penyediaan lahan yang terhambat karena tidak bisa melakuan diskusi publik dengan masyarakat sehingga akhirnya pembebasan lahan tidak secepat yang diharapkan.

Terakhir, aspek pendanaan karena terkait dengan adanya resiko tambahan. Hal ini menyebabkan banyak reditor yang belum tentu melakukan mitigasi seperti ini sebelumnya. Pada akhirnya kredit perbankan akan semakin selektif, bahkan beberapa ruas tahapan financial close diperkirakan akan terlambat.

Meski demikian, Kris menegaskan, BUJT tetap melaksanakan kewajibannya dalam pembangunan infrastruktur, mengingat hal ini juga menjadi bagian dari usaha pengusaha dalam turut membantu pemerintah mendorong roda perekonomian masyarakat. “Harapan kita target 400 km jalan tol pada akhir tahun ini pun masih bisa kita penuhi,” tegasnya.

Selain itu, Kris mengatakan stimulus yang diharapkan untuk bisa dipercepat realisasinya adalah penyesuaian tarif tol. Hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk melakukan kenaikan setiap dua tahun sekali. Sebab, selain untuk menyesuaikan inflasi yang terjadi di tengah masyarakat, stimulus ini juga sebagai penjamin iklim investasi dan berkelanjutan konsistensi bisnis jalan tol di Indonesia.

“Dalam penyesuaian tarif ini beberapa pelaksanaannya Pemerintah kadang terlambat waku penyesuaiannya. Harapan kami, pemerintah bisa konsisten memenuhi kewajibannya. Aspek ini menjadi perhatian untuk dipenuhi menjamin kepastian usaha dan iklim investasi dalam rangka penyediaan dan operasional infrastruktur di Indonesia,” tutupnya.