Pemerintah Buka Opsi PPKM Mikro Ketat di Luar Jawa-Bali Naik Jadi Darurat

1

PAPUADAILY –Pemerintah melakukan monitoring pengendalian Corona di 43 kabupaten/kota di luar wilayah Jawa-Bali. Jika fasilitas kesehatan terbatas, bukan tidak mungkin PPKM mikro ketat yang diterapkan naik jadi darurat.

“Kita akan memonitor sesuai kriteria yang ada seperti di Jawa kita tarik menjadi darurat karena tingkat persentase ketersediaan rumah sakit yang terbatas dan angkanya naiknya sangat siginifikan, dalam bentuk jumlah,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7/2021).

 

Airlangga menyebut 43 kabupaten/kota ini terus dimonitor secara harian. Dia mengatakan Presiden Jokowi memberi arahan, jika faskes terbatas, PPKM ketat naik jadi darurat.

“Dari monitor harian ini kita lihat dan memang arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya makin terbatas atau berkurang, tentu sesuai dengan mekanisme dengan kriteria yang ada, tentu kita tingkatkan dari ketat menjadi darurat,” ucap Airlangga.

Airlang menuturkan sudah mengundang 10 gubernur dan akan mengundang 17 gubernur, bupati, dan wali kota untuk pengendalian Corona di 43 provinsi. Hal ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah ke depan untuk menekan kasus COVID-19.

Sebelumnya, pemerintah menerapkan aturan pengetatan PPKM mikro. Pengetatan ini berlaku untuk kabupaten/kota yang berada di level 4 dan guna mencegah naiknya jumlah kasus Corona.

“Seluruh kegiatan di level 4 adalah dihentikan,” tutur Airlangga.

Airlangga mengatakan pemerintah mewajibkan perusahaan melakukan work from home 75 persen. Tamu di restoran yang datang di atas pukul 17.00 WIB tidak boleh makan di tempat.

“Dan tentu terkait tempat kerja 75 persen work from home, restoran 25 persen sampai jam 17.00 WIB adalah di-take away,” kata Airlangga.