Pascateguran Mendagri, Insentif Tenaga Kesehatan Meningkat

4

PAPUADAILY –Setelah 19 provinsi mendapatkan teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, maka per 17 Juli 2021 terjadi kenaikan penyerapan atau realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) di tingkat provinsi mencapai 11,63% dan tingkat kabupaten/kota sebesar 9,25%. Atau ada kenaikan anggaran inakesda secara nasional sebesar 10,11 %.

Demikian disampaikan Dirjen Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Mochamad Ardian Noervianto dalam keterangan pers secara virtual, Senin (19/7/2021).

“Perlu kami sampaikan bahwa 19 kepala daerah yang pada Jumat lalu mendapat teguran dari bapak mendagri, itu dikarenakan alokasi insentif tenaga kesehatannya masih di bawah 25%,” kata Ardian Noervianto.

Data 19 daerah tersebut, menurut Ardian, merupakan hasil perhitungan bersama antara data Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemkes). Kemdagri sendiri sudah melakukan asistensi dan monitoring selama 5 hari dengan melibatkan tim dari Kemkeu, Kemkes dan BPKP bersama pemerintah daerah untuk mengecek satu per satu angka dan realisasi, termasuk sebab adanya keterlambatan insentif tenaga kesehatan (nakes).

“Namun kalau kita perhatikan, inakesda dalam rangka penanganan Covid-19 yang bersumber dari refocusing 8% dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH), kita melihat adanya kenaikan yang cukup signifikan,” ujar Ardian.

Jika pada 9 Juli 2021, alokasi anggaran inakesda di tingkat provinsi mencapai Rp 1,7 triliun, maka pada 17 Juli, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp 1,93 triliun. Terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp 225,5 miliar.

Kemudian dari sisi realisasi inakesda periode 9-17 Juli mengalami penambahan sebesar Rp 289,66 miliar, dari awalnya sebesar Rp 491,2 miliar menjadi Rp 780,9 miliar. Kemudian rasio realisasi sebesar 40,43% atau bertambah 11,63%.

“Ini langkah yang sudah sangat bagus dilakukan pemerintah provinsi. Upaya percepatan sudah dilakukan,” terang Ardian.