Momentum Peningkatan Kepekaan Sosial Aparat Negara

3507

PAPUADAILY – Baru-baru ini sebuah video telah viral mengenai perlakuan dua orang aparat keamanan (Apkam) TNI AU terhadap seorang penyandang disabilitas orang asli Papua. Tindakan Apkam tersebut dikecam karena terlalu berlebihan apalagi dengan cara menginjakan sepatu lars mereka ke kepala korban.

Di satu sisi, situasi ini jelas menjadi peringatan bahwa kepekaan sosial sebagian Apkam masih rendah. Di sisi lain, perhatian publik yang besar ini perlu dimaknai sebagai momentum bahwa terdapat ruang dan kesempatan yang terbuka bagi Apkam untuk berbenah.

Berawal ketika seseorang yang diduga adalah pedagang makanan bertikai mulut dengan seorang pria Papua yang tuna rungu. Kemudian datanglah dua aparat keamanan berusaha melerai. Namun tindakan Apkam tersebut tidak dilakukan dengan benar. Menurut penjelasan Kadispen TNI AU, pria tersebut diduga mabuk. Tetapi dari video terlihat pria tersebut sepertinya adalah seorang penyandang disabilitas, tuna rungu.

Pertanyaan Apkam yang berusaha melerai terhadap pria tersebut tidak bisa dijawab dengan baik. Mungkin itu pula yang membuat Apkam menduga bahwa pria ini sedang mabuk, seperti yang ditudingkan oleh Apkam tersebut saat berusaha melerai. Tetapi sepertinya komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik itulah yang kemudian memicu Apkam bertindak berlebihan terhadap pria tuna rungu tersebut.

Tindakan yang berlebihan ini kemudian menuai kecaman luas di masyarakat. Tudingan adanya arogansi aparat keamanan terhadap sipil, ketidakpekaan sosial dan bahkan isu rasisme keluar dalam tudingan tersebut. Ini adalah persoalan sederhana tetapi memicu masalah sosial yang serius.

Refleksi Kasus di Amerika

Ada banyak pelajaran mengenai tindakan berlebihan dari aparat keamanan terhadap persoalan sederhana tapi bisa memicu sebuah letupan sosial. Tentu saja peringatan ini bukan mengada-ada.

Beberapa waktu lalu di Amerika, tindakan berlebihan seorang polisi terhadap orang-orang berkulit hitam, yang bahkan menyebabkan kematian telah memicu kerusuhan sosial dan merembet ke banyak negara bagian. Perhatian dunia juga beralih ketika kemudian yang muncul adalah isu rasisme antara orang-orang kulit putih dengan orang-orang kulit hitam di Amerika.

Bukan tanpa latar bila isu rasisme itu muncul. Pada masa pemerintahan Trump, yang mengagungkan nasionalisme berlebihan dan juga kebijakan yang punya kecenderungan rasis terhadap pendatang terutama dari luar negara Eropa memang menjadi perhatian internasional.

Sementara isu antara kulit putih dan kulit hitam juga merupakan isu yang sudah lama hadir dalam sejarah Amerika. Di tahun 60-an muncul gerakan melawan rasisme terhadap orang-orang kulit hitam di Amerika yang dipimpin oleh Martin Luther King. Jadi isu rasisme adalah bara yang terpendam di bawah permukaan.

Selama hampir satu decade ini, di Amerika muncul gerakan sosial dan politik yang disebut Black Lives Matter (BLM). Gerakan ini muncul pertengahan tahun 2013 sebagai tanggapan atas terbunuhnya seorang remaja berkulit hitam, Travyon Martin (17 tahun) di tahun 2012 yang ditembak mati oleh seorang kulit putih.

Pada tahun 2014 kejadian terulang ketika pada bulan Juli, Eric Garner (23 tahun) yang tidak menunjukkan perlawanan mati di tangan anggota Polisi New York akibat perlakuan yang berlebih. Polisi tersebut dibantu oleh sekitar 3-4 rekannya memiting leher Garner pada saat penangkapan. Garner pun terkulai di tempat dan menemui ajalnya setelah lirihan suara bahwa dia tidak bisa bernafas tidak digubris polisi.

Ironisnya sebulan kemudian, di bulan Agustus kembali terjadi tindakan berlebihan anggota polisi di Amerika. Kali ini terjadi penembakan beberapa kali terhadap Michael Brown yang tidak bersenjata. Brown diduga melakukan perampasan sekotak rokok di sebuah toko. Kemudian polisi yang mendapat laporan mengejar Brown. Dan tejadilah penembakan terhadap Brown yang tidak sama sekali bersenjata.

Peristiwa yang berselang tidak lama setelah kematian Eric Garner ini kemudian memicu aksi protes serta kerusuhan yang menimbulkan pembakaran bangunan di kota Ferguson, Missouri.

Puncak dari penanganan aparat keamanan Amerika yang buruk terjadi tahun lalu dalam kasus George Floyd. Sama seperti kasus Eric Garner, Polisi Minneapolis melakukan tindakan berlebihan saat melakukan penangkapan terhadap George. Kondisi yang dialami Garner berulang pula, Floyd yang merintih bahwa dia tidak bisa bernapas akibat himpitan kaki polisi pada leher begitu kuat sama sekali tidak mengendurkan tindakan polisi tersebut. Floyd pun terkulai hingga menghembuskan nafas di rumah sakit.

Peristiwa Floyd ini kemudian menjadi puncak besar protes di Amerika. Ditengarai antara 15 sampai 26 juta orang diperkirakan turut berpartisipasi dalam protes di 2.000 kota dan desa di Amerika dan ini adalah rekor protes terbesar di Amerika. Tidak itu saja gelombang protes juga mengglobal merambah di 60 negara di seluruh dunia. Kerusuhan sosial yang mengikutinya telah menimbulkan kerugian fisik di Amerika dengan perkiraan kerugian $550 juta dollar Amerika atau sekitar 8 Trilyun rupiah menurut kalkulasi yang harus ditanggung perusahaan asuransi.

Inilah bencana sosial besar yang harus ditanggung oleh Pemerintah Amerika yang dipicu oleh persoalan sederhana tetapi dengan pendekatan yang salah. Peringatan adanya tindakan sewenang-wenang pada kasus Garner dan Brown sebelumnya tidak menjadi perhatian mereka. Aparat keamanan telah bertindak berlebihan dan tindakan tersebut bisa jadi dilatari oleh tingkat sensitifitas yang rendah dari aparat.

Kepekaan sosial Aparatur

Soal-soal sensitif membutuhkan kepekaan oleh setiap lapisan masyarakat, terutama mereka yang berbaju aparatur negara dan aparatur keamanan. Mereka dipandang oleh masyarakat sebagai perwakilan negara yang berwenang untuk menegakkan kebijakan, hukum dan rasa aman. Di tangan mereka kepercayaan masyarakat harus dibangun.

Jadi apabila tindakan dan komunikasi mereka justru melahirkan persoalan hukum dan keadilan tentu akan jauh lebih berdampak tidak baik. Masyarakat akan kehilangan kepercayaan, frustasi atau bisa memperburuk keadaan seperti kerusuhan sosial. Dan karena tindakan dan kepekaan dalam berkomunikasi yang tidak baik, kita mengalami kerusuhan sosial itu ditahun 2019 di Papua. Kita tidak ingin ini terulang.

Komunikasi aparatur negara dan keamanan menjadi penting. Karena apa yang disampaikan akan dianggap cermin pikiran dan tindakan negara oleh masyarakat. Beberapa waktu lalu, Menteri Sosial Tri Rismaharini juga menunjukkan cara berkomunikasi yang buruk ketika dia mengungkapkan kemarahnnya pada jajaran di bawahnya. Dia memarahi bawahnnya karena dianggap tidak bekerja dengan baik dan mengancam akan memindahkan mereka ke Papua sebagai hukumannya.

Tentu pernyataan yang keluar dari kemarahan Ibu Menteri ini menuai kecaman terutama dari masyarakat Papua. Mereka tersinggung karena artinya Menteri Sosial itu menganggap bahwa Papua adalah tempat buangan para aparatur negara yang bekerja tidak becus. Dan Papua dianggap sebagai tempat yang layak bagi aparatur negara yang bobrok.

Tidak bisa disalahkan bila ungkapan kemarahan tersebut mengesankan bahwa menteri sebagai aparatur negara mempunyai pikiran rasisime terhadap masyarakat Papua. Sedemikian rupa kesan yang muncul, kemudian menuai kritik tajam dari masyarakat luas terutama dari masyrakat Papua yang terekam dalam perbincangan di media sosial.

Sementara era sosial media juga turut mempercepat sebaran informasi. Masyarakat mampu menghadirkan sendiri berita dan fakta-fakta yang mereka alami secara cepat dan tanpa sensor. Bahkan sering kali mereka melupakan dampak sosial dan politik yang bisa terjadi. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan masyarakat karena memang tidak ada yang salah kecuali merekayasa suatu berita bohong seolah sebagai kebenaran. Untuk itu tindakan aparatur negara dan keamanan tidak bisa dilakukan secara serampangan apalagi di hadapan publik.

Kini masyarakat mampu mengidentifikasi diri persoalan mereka terhadap isu global. Sehingga terbangun rasa konektifitas dari persoalan sosial di luar negeri dengan yang mereka alami di wilayah mereka sendiri. Dalam hal ini kepekaan terhadap soal-soal global seperti persoalan diskriminasi ras dan hak asasi manusia di Amerika terhubung dengan keadaan di Papua. Seperti halnya Black Lives Matter di Amerika, maka kini muncul tag Papua Lives Matter di sini.

Momentum Membenahi Aparatur Negara dan Keamanan

Contoh di atas menjelaskan bahwa sudah saatnya pemerintah kita membenahi kemampuan komunikasi, kepekaan sosial dan kemampuan mengontrol diri. Aparatur negara harus mampu mengontrol segala tindakan mereka dan memahami bahasa yang mereka komunikasikan kepada masyarakat.

Untuk memahami tindakan dan komunikasi tersebut maka mereka harus mampu mengerti isu-isu sosial menyangkut masalah diskriminasi, keadilan hukum dan hak-hak asasi manusia. Ada perasaan kepekaan kolektif pada masyarakat menyangkut hal tersebut.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan sebuah program yang serius untuk meningkatkan kemampuan pemahaman terhadap isu-isu sosial yang sensitif tersebut. Segala tindakan dan komunikasi harus bisa diukur dalam kerangka pengetahuan ini. Presiden Joko Widodo dalam rapat evaluasi PPKM tanggal 16 Juli 2021 sudah menekankan kepada para Menteri dan jajarannya untuk berhati-hati saat berkomunikasi dengan publik. Tentu saja peringatan ini harus dipahami secara luas oleh jajarannya.

Sebuah program pelatihan atau semacamnya rasanya sudah sangat mendesak dibuat untuk membenahi kemampuan aparatur negara dan keamanan kita di semua jenjang oleh para ekspert sosial dan komunikasi publik. Pemahaman mengenai isu sosial perlu disegarkan agar aparatur negara dan keamanan tahu batasan mereka sendiri.  Pengawasan internal terhadap cara berkomunikasi dan tindakan juga perlu dibuat bila belum ada.

Bila pelatihan atau pembekalan pengetahuan di atas sudah ada, maka perlu adanya evaluasi dan penyegaran pemahaman terhadap implementasi di lapangan secara terus-menerus apalagi rotasi tugas setiap kali juga terjadi pada level pelaksana. Hal ini penting agar pelatihan tersebut bisa maksimal mencapai tujuannya. Setiap pimpinan aparat di lapangan bertanggung jawab dalam mengingatkan dan mengevaluasi persoalan-persoalan sosial yang mungkin terjadi dari perilaku tindakan dan komunikasi staf atau bawahan mereka.

Pendeknya, pemerintah perlu segera membenahi secara sistematis perilaku tindakan dan komunikasi aparatur negara dan keamanan. Jangan sampai soal-soal sederhana tidak mampu mereka tangkap yang akan merugikan bangsa ini.

Adalah langkah yang tepat bahwa perwakilan pemerintah telah menekankan bahwa apa yang sudah terjadi selama ini bukanlah cermin sebuah kebijakan negara akan tetapi sebuah tindakan individu yang tidak profesional dan lemah pemahaman sosialnya. Tindakan tersebut bukan tindakan terkait pandangan rasisme yang merepresentasikan negara. Namun negara juga perlu menegaskan tanggung jawabnya untuk memperbaiki secara serius persoalan ini.

Permintaan maaf dan pengakuan kesalahan Kepala Staff Angkatan Udara dan Komandan Lanud A.J.  Dimara yang diiringi dengan tindakan hukuman terhadap anak buahnya yang bersalah patut diapresiasi. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Jadikan ini sebagai momentum untuk membenahi segenap aparatur negara dan keamanan. Presiden harus memperhatikan persoalan ini kedepannya. Semoga ini akan menjadi persoalan terakhir agar kita bisa tetap merawat tenun ikatan kebangsaan kita, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, menegakkan hukum secara adil dan bebas dari diskriminasi.