Moeldoko Minta Solusi Atasi Krisis COVID-19: Pemerintah Tak Antikritik

1

PAPUADAILY –Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengajak masyarakat tidak pesimistis dan meragukan kemampuan Indonesia keluar dari krisis COVID-19. Masyarakat diminta tidak hanya mengkritik, tapi juga menghadirkan solusi.

“Dalam hal apa pun, pesimisme tidak akan pernah membuat masalah terselesaikan. Pesimisme membuat otak kreatif kita buntu, energi kita habis tersedot,” kata Moeldoko dalam keterangan resminya, Sabtu (10/7/2021).

Mantan Panglima TNI ini mendorong masyarakat menyatukan daya dan kekuatan dalam mencari solusi di masa sulit ini. Ia meminta semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan pada kemajuan bangsa.

“Pemerintah tidak antikritik, namun untuk saat ini marilah sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama,” imbaunya.

Demi menekan laju penularan virus COVID-19 di tengah masyarakat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, tanggal 1 Juli lalu, mengumumkan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di 122 kabupaten dan kota di Jawa dan Bali sejak 3 Juli hingga 20 Juli.

Selama pemberlakuan PPKM darurat, aktivitas masyarakat di sektor pekerjaan, pendidikan, transportasi, wisata, dan lainnya akan dibatasi. Pemerintah juga akan memberlakukan sanksi kepada pelanggar peraturan PPKM Darurat sesuai bunyi UU Wabah Penyakit Menular dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Sementara itu, data Kementerian Kesehatan per 9 Juli menunjukkan adanya penambahan kasus positif COVID-19 sebesar 38.124 kasus, menjadikan total kasus COVID-19 di Indonesia menjadi 2,4 juta lebih.

“PPKM darurat merupakan salah satu skenario pemerintah untuk menekan penyebaran. Mobilitas orang tanpa gejala atau OTG dapat dikendalikan, karena mereka yang berstatus OTG inilah yang berbahaya dalam penyebaran virus,” kata Moeldoko.

Menurutnya, pemerintah telah mengupayakan segala lini, baik dari segi realokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan kepada para pelanggar PPKM darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen.

Namun Moeldoko mengakui pengimplementasian PPKM bukan tanpa tantangan. Berdasarkan pantauan pemerintah, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat baru minus 30 persen, kata Moeldoko. PPKM baru akan dianggap berhasil jika mampu menekan mobilitas di minus 50 persen.

“Oleh sebab itu, pemerintah tetap akan memperketat PPKM sampai 20 Juli,” tegas Moeldoko.

Selain itu, menurut Moeldoko, ketaatan seluruh warga menjadi kunci pemulihan dari pandemi. “Maka saya mengajak masyarakat untuk taat betul PPKM darurat, harus taat betul,” tegasnya.

Moeldoko menambahkan, kebijakan pemerintah menarik rem darurat ini tentu akan berdampak pada roda perekonomian masyarakat. Namun ini adalah pilihan sulit yang harus diambil demi keselamatan masyarakat dan pemulihan bersama.