Menko Polhukam Beberkan Daftar Ancaman Pasal untuk Pinjol Ilegal

4

PAPUADAILY –Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan beberapa ancaman pasal pidana yang dapat menjerat pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal. Pelaku pinjol ilegal itu dapat dikenai pasal pemerasan, perbuatan tak menyenangkan, hingga UU ITE.

“Misalnya ancaman kekerasan, ancaman menyebar foto-foto tidak senonoh bagi orang yang punya utang atau tidak bayar itu, itu terus sekarang. Bandar-bandarnya, pekerja-pekerjanya mulai ditindak,” kata Mahfud, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenko Polhukam RI, Selasa (19/10/2021).

Mahfud mengatakan, dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif maupun subjektif seperti yang diatur dalam hukum perdata. Namun dari sisi hukum pidana, ada banyak pasal yang dapat menjerat pelaku pinjol ilegal.

“Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUHP, yaitu pemerasan. Pemerasan, ini hukum pidananya. Lalu juga ada Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian undang-undang perlindungan konsumen, Undang-Undang ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” ujar Mahfud.

Adapun untuk Pasal 368 KUHP, ancaman hukuman maksimalnya 9 tahun penjara. Oleh karena itu, Mahfud menegaskan pinjol ilegal dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat hukum perdata sehingga dapat dibatalkan, sehingga masyarakat diminta tidak membayar jika ditagih oleh pinjol ilegal.

“Nah ini kami umumkan kepada masyarakat bahwa dari aspek hukum perdata kita bersikap pinjaman online, pinjol ilegal itu ya ilegal, namanya juga ilegal tapi bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga bisa dinyatakan batal atau dibatalkan,” ujar Mahfud.

“Oleh sebab itu, imbauan atau statement resmi dari pemerintah yang dihadiri oleh OJK dan BI, hentikan, hentikan penyelenggaraan pinjol ilegal ini,” kata Mahfud.

Pemerintah juga meminta warga yang menjadi korban pinjol ilegal itu tidak membayar. Serta melapor ke polisi jika mendapat ancaman.

“Kedua, kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban jangan membayar, jangan membayar, kalau mereka tidak membayar lalu ada yang tidak terima diteror lapor ke kantor polisi terdekat, polisi akan memberikan perlindungan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Mahfud menggarisbawahi, pemerintah akan menindak tegas bagi pelaku pinjol ilegal. Namun terhadap pinjaman online yang telah resmi tetap diperbolehkan beroperasi.

“Dengan ini maka kita menegaskan kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal sudah ada izin, sah, silakan berkembang karena justru itu yang diharapkan. Tapi yang ilegal itu yang akan ditindak dengan ancaman hukum pidana seperti tadi,” ujar Mahfud.

“Bareskrim Polri akan memasifikasi gerakannya sehingga nanti di berbagai tempat kalau ada orang yang tetap dipaksa untuk membayar jangan bayar, karena itu ilegal,” tuturnya.