Mendagri Desak Kepala Daerah Segera Berikan Vaksin ke Masyarakat, Jangan Disimpan

3

PAPUADAILY –Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta agar kepala daerah tidak menyimpan vaksin Covid-19. Pemberian vaksin dari Kementerian Kesehatan harus segera diberikan kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian vaksin berdasarkan skala prioritas. Misalnya ditujukan bagi tenaga kesehatan, lansia, garda depan seperti TNI-Polri serta wilayah zona merah.

“Nah hal lain mengenai vaksin ini jangan distok jangan disimpan. Ada 18-19 juta yang tersebar di daerah, itu masih disimpan sebagai cadangan untuk suntikan kedua,” kata Tito usai melakukan rapat koordinasi di Balai Kota Depok, Jumat (23/7).

Ditegaskan dia bahwa sesuai instruksi Presiden bahwa vaksin yang ada sebanyak 18-19 juta itu harus segera diberikan pada masyarakat. Dan pada Agustus ini kemungkinan akan ada pasokan vaksin lagi. Sehingga vaksin yang ada saat ini harus segera diberikan.

“Bapak presiden sudah sampaikan yang 18-19 juta itu segera suntikan kepada masyarakat. Dan Agustus ini Insya Allah kita mendapat pasokan termasuk untuk vaksin kedua. Jadi masalah suplai yang harus impor yang kedua adalah vaksin jangan sampai disimpan distok. Percepatan vaksin, saya kira semua daerah antusias, dan siap melakukan percepatan apalagi didukung TNI-Polri,” tukasnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sebagian besar daerah-daerah meminta ada suplai vaksin yang cukup. Namun yang harus dipahami bahwa Indonesia bukan produsen vaksin. Tito berharap vaksin Merah Putih bisa segera diproduksi sehingga bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Jumlahnya sangat dinamis, semua seluruh negara berebut. Bapak Menkes membagikannya sesuai dengan skala prioritas, misalnya tenaga kesehatan, lansia, front liner seperti TNI-Polri, dan zona merah penularan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan, vaksin yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan saat ini sudah habis. Pihaknya pun merasa terbantu dengan adanya program Serbu Vaksin dari TNI-Polri.

“Tadi arahan Pak Menteri terkait vaksin, segera minta ke Kementerian karena pusat sudah sepakat aglomerasi ini menjadi atensi utama dan prioritas untuk penanganan masalah ini,” katanya.

Hingga saat ini baru 17 persen warga Depok yang divaksin dari total sasaran 1,6 juta. Semula, targetnya selesai pada Agustus. Hanya saja karena keterbatasan jumlah vaksin maka menjadi terkendala.

“Kita mau lakukan vaksin keliling. Tapi kalau vaksinnya enggak ada kita gimana keliling. itu yang kita minta kepada Pak Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi dan membantu ke Kemenkes,” pungkasnya.