KPK Tak Gentar Hadapi Permohonan Banding yang Diajukan Edhy Prabowo

1

PAPUADAILY –Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kesiapannya menghadapi permohonan banding yang diajukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Pihaknya memastikan akan segera menyiapkan kontra memori banding untuk mematahkan dalih dari Edhy Prabowo.

“Terkait upaya hukum yang diajukan oleh para terdakwa maka kami akan siapkan kontra memori banding sebagai bantahan atas dalil upaya hukum dimaksud,” kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (23/7).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, lembaga antirasuah tidak mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terhadap Edhy. Karena menganggap, putusan terhadap Edhy telah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

“Setelah kami pelajari, analisis JPU dalam tuntutannya telah diambil alih majelis hakim dalam pertimbangannya sehingga kami tidak mengajukan upaya hukum banding,” tegas Ali.

Sebelumnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengajukan banding atas vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Melalui kuasa hukum Edhy, Soesilo Aribowo menyampaikan, permohonan banding itu telah diajukan pada Kamis (22/7) kemarin. “Banding, kemarin,” ujar Soesilo.

Soesilo menyampaikan, alasan mengajukan banding karena seharusnya hukuman terhadap kliennya dikenakan Pasal 11 UU Tipikor. Dia menyebut, Pasal 11 disebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.“Kalau dipaksakan kasus ini lebih pas ke pasal 11 (UU Tipikor),” tegas Soesilo.

Edhy Prabowo divonis melanggar Pasal 12 huruf a UU. Dalam pasal itu, ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo divonis 5 tahun pidana penjara. Edhy terbukti menerima suap senilai Rp 25,7 milar terkait penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.

Selain pidana pokok dengan hukuman kurungan badan selama 5 tahun, Edhy juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 9.687.447.219 dan USD 77.000 dikurangi seluruhnya dengan uang yang sudah dikembalikan terdakwa. Apabila tidak dibayarkan setelah berkekuatan hukum tetap, diganti dengan kurungan selama 2 tahun.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga dijatuhkan hukuman agar tidak dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun. Edhy Prabowo diyakini menerima suap senilai Rp 25,7 milar. Penerimaan suap dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benih lobster atau benur tahun anggaran 2020.

Edhy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.