Khawatir Dampak Penahanan Eks Bupati Yalimo, Kodim 1702/Jayawijaya Siaga

2

PAPUADAILY –Menyusul penahanan bekas Bupati Yalimo Lakius Peyon (LP) sebagai tersangka korupsi bantuan sosial, Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letnan Kolonel Infantri Arif Budi Situmeang, telah menyiagakan personel dukung polisi untuk mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin muncul.

Situmeang, di Wamena, Rabu (27/10/2021), mengatakan, ada aksi unjuk rasa dari pendukung Peyon yang merupakan peserta pemilu bupati dan wakil bupati Yalimo itu.

“Kalau ada permintaan dari kepolisian untuk melapis jika ada tindakan-tindakan anarkis, kami siap untuk membantu mengamankan Kabupaten Yalimo yang masih masuk dalam wilayah teritorial Kodim 1702/Jayawijaya,” katanya. Dikutip Antara.

Ia membenarkan telah menerima laporan bahwa sejak pagi hari massa menuju Polres Yalimo untuk menyerahkan aspirasi agar polisi membebaskan Peyon. Massa menduga penetapan tersangka berkaitan dengan pilkada yang hendak dilaksanakan di sana.

“Memang benar ada unjuk rasa dari massa yang merasa tidak puas dengan masalah ini. Tetapi sampai saat ini belum ada penonjolan dampak dari aksi unjuk rasa seperti pengerusakan dan lain-lain,” katanya.

Ia memastikan situasi di Yalimo masih kondusif dan tidak ada aksi pemalangan akses jalan darat antarkabupaten Yalimo-Jayawijaya.

“Tidak ada gangguan dengan lintasan jalan darat Wamena-Yalimo, hanya jembatan kilometer 97 yang kemarin dirusak namun sudah ada warga yang melakukan perbaikan sementara,” katanya.

Situmeang mengimbau masyarakat Yalimo tidak menjadikan politik pemilihan kepala daerah sebagai media untuk memecah belah persaudaraan. “Semua masyarakat Yalimo itu bersaudara. Jangan menjadikan politik sebagai bentuk perpecahan dari masyarakat,” katanya.

Sebagai informasi, Polda Papua menahan mantan Bupati Yalimo periode 2016-2020 berinisial LP atas penyalahgunaan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2020.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua, Kombes. Pol. Ricko Taruna Mauruh mengatakan, kasus penyalahgunaan dana Bansos di Yalimo terjadi pada tanggal 22 juli 2020, pada saat itu Pemerintah Kabupaten Yakimo, atas persetujuan LP yang kala itu (masih menjabat sebagai Bupati) melakukan pembayaran kepada perwakilan masyarakat atas tuntutan pencemaran nama baik pada saat penanganan Covid 19 di kabupaten tersebut.

“Dalam perkara ini diketahui tersangka, yang kala itu masih menjabat sebagai Bupati melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat, yang menyalahi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2011, tentang pedoman pemberian dana hibah bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar,” ujar Kombes. Pol. Ricko Taruna, Selasa (26/10/2021).

Tim penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua sudah melakukan penahanan terhadap tersangka LP pada hari senin (25/10/2021) pada pukul 20.00 WIT.

Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, dengan ancaman kurungan penjara paling paling lama 20 tahun penjara.***