Kemnaker Sinyalir Masih Ada Perusahaan Beroperasi Saat PPKM

43

PAPUADAILY –Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mensinyalir masih ada perusahaan beroperasi saat PPKM darurat.

“Kemnaker sudah intensif berkoordinasi dengan daerah terkait hasil pengawasan pelaksanaan PPKM Darurat ini, memang disinyalir masih ada perusahaan nonesensial dan esensial masih WFO 100 persen,” ungkap Haiyani Rumondang, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Sabtu 17 Juli 2021.

Informasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), terkait masih banyak perusahaan beroperasi saat PPKM darurat menjadi perhatian Kemnaker guna mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.

Pengawasan Kemnaker terhadap pelaksanaan PPKM darurat mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2021 tentang perubahan kedua instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang PPKM darurat Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali.

Dalam aturan itu, sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen untuk lokasi, yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara, sektor esensial berhubungan dengan pelayanan administrasi, dan perkantoran hanya boleh beroperasi 25 persen saja.

Kemudian, perusahaan di sektor kritikal dapat beroperasi 100 persen staf tanpa ada pengecualian. Jika ada pelaku usaha tidak melaksanakan ketentuan ini, maka akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemnaker janji tingkatkan pengawasan

Kemnaker berjanji akan meningkatkan pengawasan dengan Satgas Penanganan Covid-19, serta kementerian/lembaga, dan daerah termasuk serikat buruh untuk memberikan informasi dini, sosialisasi termasuk penegakan hukum pelaksanaan PPKM darurat.

“Tentu kami perlu berkoordinasi dengan KSPI untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan PPKM darurat ini demi keselamatan jiwa manusia termasuk jiwa pekerja/buruh,” ujarnya.

Pihaknya menyebutkan, buruh terpapar Covid-19 harus diberikan hak-haknya selama menjalani isolasi dan pengobatan.

Ketentuan mengacu pada Surat Edaran Menaker nomor M/3/HK.04/III/2020 dan untuk meningkatkan pelindungan terhadap pekerja/buruh juga harus mengacu pada Surat Edaran Menaker nomor M/9/HK.04/VII/2021.