Kemnaker Belum Terima Laporan PHK Selama PPKM Darurat

3

PAPUADAILY –Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. PPKM Darurat ini memang memiliki efek bagi kelangsungan usaha setidaknya karena perusahaan atau pabrik tidak beroperasi secara maksimal, terutama perusahaan atau industri yang masuk kategori esensial dan non-esensial, sehingga akan berpengaruh pada kekuatan finansial perusahaan.

“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, dan hingga hari ini belum mendapatkan data resmi dan valid dari Dinas Ketenagakerjaan di daerah, terutama yang wilayahnya menerapkan PPKM Darurat, terkait adanya PHK,” ujar Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Putri Anggoro, dalam siaran pers yang diterima pada Jumat (16/7/2021).

Kemnaker telah dan akan terus melakukan upaya pembinaan dan pendampingan dalam mencegah PHK di masa PPKM Darurat ini, seperti melakukan Rapat Koordinasi Nasional dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta dengan Mediator Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan, agar melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap para pengusaha dan pekerja yang saat ini sedang terkena dampak PPKM darurat. Putri mengatakan, kesulitan apapun yang dialami perusahaan, pihaknya selalu mendorong agar dilakukan dialog bipartit antara pekerja dan pengusaha untuk mendiskusikannya dengan baik dan bijak agar terwujud kesepakatan kedua belah pihak.

“Kemnaker beserta jajaran Kepala Dinas, Mediator Hubungan Industrial di seluruh Indonesia siap memberikan pendampingan terhadap pengusaha dan pekerja dalam ini diwakili serikat pekerja untuk mencapai win win solution,” kata Putri.

Adapun upaya yang dilakukan Kemnaker dari sisi regulasi yaitu menerbitkan Permenaker No. 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam masa pandemi COVID-19. Dalam Permenaker ini, perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi Covid-19 dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja/buruh berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

“Selain itu Ibu Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran No.3 tahun 2020 yang di antaranya memuat pedoman yang terkait dengan pengupahan,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan PPKM Darurat diharapkan tidak membuat perusahaan melakukan PHK. Sektor esensial tetap beroperasi dalam aturan PPKM darurat. Sementara sektor non esensial tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah. “Kalau ada yang melakukan PHK hanya karena PPKM darurat menurut pemerintah ini bukan sesuatu hal yang pada tempatnya,” kata Airlangga.

Pemerintah telah memberikan banyak fasilitas untuk dunia usaha. Termasuk kemudahan dari segi perbankan untuk UMKM misalnya dengan subsidi bunga misalnya 3%. “Sehingga kalau ada kasus PHK kita harus melihat kasus per kasus, tidak digeneralisir,” kata Airlangga.