Kemensos Akui Ada BST Tertahan di Tengah PPKM Darurat

8

PAPUADAILY –Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan ada penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) senilai Rp600 ribu kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tertahan. Padahal, bansos tunai tersebut dijadikan bantuan di era PPKM Darurat.

“Ada beberapa data yang perlu perbaikan, sehingga perlu proses perubahan, jadi bantuannya harus ditahan dulu,” ucap Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama.
Kendati begitu, ia enggan menyebut berapa banyak penyaluran BST yang tengah tertahan dan kapan sekiranya bantuan tersebut bisa disalurkan. Tapi di sisi lain, ia mengatakan penyaluran BST tetap berjalan bagi KPM yang datanya sudah lengkap.

“Data KPM BST secara lengkap 10 juta sudah kami terima dari Pusdatin. Untuk KPM BST yang sudah SI (standing instruction), proses salur bisa dilakukan,” ujarnya.

Saat ini, sambungnya, sudah ada BST yang disalurkan kepada KPM melalui PT Pos Indonesia (Persero). “Informasi progres penyaluran masih menunggu laporan dari PT Pos,” imbuhnya.

Secara terpisah, Ketua Tim Pelaksana Penyaluran BST Pos Indonesia Haris Husein menyebut saat ini penyaluran sudah dilakukan di Kota Kediri. Namun, belum ada angka realisasi yang bisa dibagikan.

“Yang bisa saya update hari ini penyaluran daerah Kediri, tapi kita belum pasang target,” kata Haris.

Menurut Haris, penyaluran BST baru dilakukan di beberapa lokasi karena sempat ada kendala penerapan protokol kesehatan dan pembenahan data.

“Karena kami bantu masyarakat prokes (protokol kesehatan), jadi kami sendiri yang melakukan pengantaran langsung ke mereka dan di beberapa tempat agak susah,” jelasnya.

Sebagai informasi, pemerintah memberikan BST senilai Rp600 ribu per KPM sebagai tambahan bansos di tengah PPKM Darurat. Tak hanya memberi dana tunai, pemerintah juga menambahkan bantuan berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg) per penerima.

Namun, penyaluran beras dilakukan terpisah oleh Perum Bulog. Saat ini, Bulog telah menyiapkan seluruh kebutuhan beras yang diambil dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).