Kemdagri Minta Kepala Daerah Bersinergi Jalankan PPKM

4

PAPUADAILY –Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meminta para kepala daerah untuk memimpin sinergisitas dengan setiap unsur di daerahnya untuk menjalankan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Inmendagri 22/2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di wilayah Jawa-Bali dan Inmendagri 23/2021 tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan ini diterbitkan Mendagri, Tito Karnavian menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal rencana pelonggaran aktivitas pada 26 Juli jika tren penurunan kasus Covid-19 berlanjut.

“Diharapkan dari pelaksanaan Inmendagri ini dapat dilaksanakan sinergi di bawah kepemimpinan para kepala daerah agar dapat mengggerakkan Forkompinda di wilayah masing-masing,” kata Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemdagri, Yusharto Huntoyungo dalam konferensi pers bersama mengenai tindak lanjut arahan Presiden terkait perkembangan terkini penerapan PPKM yang digelar secara daring, Rabu (21/7/2021).

Tak hanya dengan unsur pimpinan daerah lainnya, para gubernur, wali kota dan bupati juga diminta bersinergi dengan seluruh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat di daerah yang dipimpinnya. Bahkan hingga di tingkat desa, kelurahan, RT dan RW.

“Demikian juga dengan unsur yang terlibat di tingkat pemerintahan desa, dari ketua RT/RW, kepala desa, satuan perlindungan masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, PKK, posyandu dan seluruh potensi yang ada di desa, tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda,” katanya.

Yusharto mengatakan, Inmendagri 23/2021 ditujukan bagi kepala daerah yang melaksanakan PPKM pada level mikro dan mengoptimalkan posko Covid-19 untuk memperkuat pelaksanaan Inmendagri 22/2021 mengenai PPKM level 4 di wilayah Jawa-Bali.

PPKM mikro, katanya, dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

“PPKM mikro dilakukan dengan mempertimbangkan zonasi wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria yang dirinci dalam diktum ke-13 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021,” katanya.