Jokowi Jengkel Kepala Daerah Lambat Cairkan Anggaran Covid

8

PAPUADAILY –Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajaranya termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jengkel terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) yang masih lambat dalam pencairan anggaran. Padahal kondisi rakyat sedang susah akibat lonjakan penyebaran kasus Covid-19.

Sebelumnya sudah berulang kali di sampaikan oleh Presiden Jokowi di berbagai kesempatan. Termasuk saat rapat koordinasi dengan semua kepala daerah. Namun, tetap saja tidak ada pergerakkan bahkan menjadi lebih buruk.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan, hingga akhir Juni 2021, dana Pemda yang tersimpan di bank justru naik menjadi Rp 190 triliun. Artinya dana yang ditransfer pemerintah pusat untuk membantu rakyat di daerah, malah ditahan Pemda di bank.

Kepada pak Presiden dan bu Menkeu jangan hanya menghimbau saja harusnya Bu Menkeu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan tindakan tegas kepada kepala daerah tersebut.

Politis Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago, menanggapi kejadian ini mengatakan bahwa masyarakat perlu diberikan diskursus yang baik dalam rangka memilih pejabat daerah seperti memilih Bupati, Gubernur dan Wali kota.

“Menurut saya kalau kita lihat apa yang disampaikan bapak Presiden dan bu Menkeu bahwa anggara tersebut ga terserap. Bayangkan anggaran yang sudah terserap aja mereka ga mampu untuk mensejahterakan rakyatnya,” ujar Irma Suryani Chaniago saat diwawancarai Tagar TV, Jumat (23/7/2021).

Ia juga meminta bahwa masyarakat daerah harus tau bagaimana seorang kepala daerah mampu mensejahterakan rakyatnya dengan baik dan paham betul bahwa ia kepala daerah yang harus dan mampu mensejahterakan rakyatnya.

“Artinya pemilihan kepala daerah secara langsung malah kontraproduktif, karena kalau ternyata tidak credible tidak bisa serta merta diganti sama Presiden. Harusnya kondisi saat ini Mendag ambil tindakan tegas terhadap kepala daerah yang mengambil keuntungan,” ucapnya.

Irma juga mengatakan sebenarnya apa alasan kepala daerah menyimpan dana bantuan pusat di simpan di bank, yang seharusnya dana tersebut bisa lansgsung mereka belanjakan agar pertumbuhan ekonomi berjalan.  “Kalau kayak gini ya ekonominya macet dan tidak terjadi cashflow yang baik untuk mensejahterakan masyarakat. Ini yang berbahaya sebenarnya,” ujarnya.

Banyak dugaan bahwa Pemda menyimpan uang anggaran di bank dengan harapan mendapatkan keuntungan dari bunga bank. Menurut Irma KPK harus mengontrol hal tersebut karena sudah termasuk maladministrasi.

“Ya enggak boleh uang rakyat disimpan di bank kemudian bunga nya diambil untuk kepentingan kepala daerah. Ini kan termasuk korupsi jatuhnya jadi ya harus ditindak enggak bisa dibiarkan” katanya.

“Kepada pak Presiden dan bu Menkeu jangan hanya menghimbau saja harusnya Bu Menkeu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan tindakan tegas kepada kepala daerah tersebut,” ujarnya.

Ia juga berharap untuk seluruh kepala daerah untuk tingkatkan sense of crisis, dan mampu mensejahterakan rakyatnya dan berharap bantuan dari pusat tersebut segera dicairkan agar pembangunan di daerah bisa berjalan.