Jateng Tambah Dana Pemdes Tingkatkan Perbaikan Rumah Tak Layak Huni

1

PAPUADAILY –Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menambah dana bantuan keuangan pemerintah desa (bankeupemdes) yang berasal dari APBD provinsi tahun 2022 untuk meningkatkan kualitas perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Tahun depan bankeupemdes untuk perbaikan RTLH dari APBD provinsi direncanakan naik dari semula Rp12 juta rupiah per unit menjadi Rp17 juta rupiah per unit rumah untuk lebih meningkatkan kualitas rumah yang diperbaiki,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Arief Djatmiko di Semarang, Minggu.

Ia menjelaskan bahwa pasangan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Taj Yasin Maimoen pada awal kepemimpinannya menargetkan sebanyak 1.582.024 rumah diperbaiki dan itu termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018, sedangkan pada 2020 tersisa 827.009 unit RTLH diselesaikan.

Setiap tahun target perbaikan RTLH di Jateng adalah 100 ribu unit dan pada 2019 jumlah peningkatan kualitas RTLH tersebut melebihi target yakni lebih dari 102 ribu unit.

Meskipun dari target RPJMD Provinsi Jateng tinggal menyisakan 827.009 unit RTLH, kata dia, masih terdapat tambahan data RTLH dari evaluasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Walaupun setiap tahun kita intervensi untuk perbaikan RTLH, tapi saat ini jumlahnya masih sangat banyak yaitu 1.632.071 unit RTLH yang harus diperbaiki. Rinciannya 827.009 adalah data dari RPJMD dan 805.062 merupakan data baru dari ‘updating’ DTKS,” ujarnya.

Menurut dia, target tersebut dicapai dengan sinergi pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah, dan ada pula peran serta dari Baznas, pemerintah desa melalui alokasi dana desa, dan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Dirinya tidak menepis pandemi COVID-19 memengaruhi alokasi perbaikan RTLH sebab pemerintah daerah banyak “merefocusing” dana peningkatan kualitas RTLH dalam rangka penanganan kemiskinan tersebut.

“Di tahun 2020 kemarin, kita berhasil merenovasi 75.230 unit RTLH,” katanya.

Ia berharap masyarakat yang merasa berhak dibantu perbaikan RTLH-nya agar segera menghubungi pemerintah desa setempat agar yang bersangkutan bisa masuk dalam usulan musdes dan yang belum masuk DTKS dapat segera didaftarkan ke basis data terpadu milik Dinas Sosial.

“Apalagi sistem kita sudah terkoneksi dengan sistem cari BDT milik Dinsos sehingga kalau sudah masuk ke sistem Dinsos, maka akan terdaftar ke kita,” ujarnya.