Jaksa Tuntut Edhy Prabowo Bayar Uang Pengganti Rp 10 M-Hak Politik Dicabut!

2

PAPUADAILY –Jaksa KPK menuntut majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan ke mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo. Jaksa menuntut Edhy membayar uang pengganti Rp 10,8 miliar dan pencabutan hak politik selama 4 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 9.687.447.219 dan sebesar USD 77 ribu dengan ketentuan dikurangi seluruhnya dengan uang yang dikembalikan terdakwa, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap maka harta bendanya akan disita jaksa dan dilelang untuk menutupi hal tersebut,” kata jaksa KPK Ronald Worotikan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Selasa (29/6/2021).

Jika Edhy tidak memiliki harta untuk disita dan dilelang, Edhy akan dipenjara selama 2 tahun. Selain itu, jaksa menuntut hakim mencabut hak politik Edhy untuk dipilih. “Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” katanya.

Selain Edhy, jaksa KPK menuntut sekretaris pribadi Amiril Mukminin membayar uang pengganti senilai Rp 2 miliar. Jika tidak, asetnya akan disita. Apabila tidak memiliki aset yang mencukupi, Amiril akan dipenjara selama 1 tahun.

“Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Amiril Mukminin berupa membayar uang pengganti Rp 2.256.940.000,” tegas jaksa.

Diketahui, dalam kasus ini, Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan. Edhy diyakini jaksa terbukti menerima uang suap yang totalnya mencapai Rp 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih bening lobster (BBL) atau benur.

Jaksa mengatakan Edhy menerima suap melalui beberapa anak buahnya yakni Ketua Tim Uji Tuntas Perizinan Budi Daya Lobster Andreau Misanta Pribadi, dan Safri selaku stasfus Edhy dan Wakil Ketua Tim Uji Tuntas, Amiril Mukminin selaku sekretaris pribadi Edhy, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Iis, Rosita Dewi, serta Sidwadhi Pranoto Loe selaku Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) dan pemilik PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

Atas dasar ini, Edhy Prabowo dkk diyakini jaksa melanggar Pasal 12 huruf a UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.