Infrastruktur, SDM Unggul, dan Otonomi Khusus jadi Komitmen Pemerintah Bangun Papua

5
Infrastruktur, SDM Unggul, dan Otonomi Khusus jadi Komitmen Pemerintah Bangun Papua

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mendukung penuh pembangunan di Tanah Papua melalui penyediaan sarana infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, dan dukungan dana otonomi khusus (otsus). Demikian yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam kerangan resmi saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua hari ini.

Menurut Menkeu, percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan sangat penting bagi provinsi di kawasan Indonesia timur tersebut.

“Saya berharap ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi karena Papua pada periode 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional, yakni di atas 14 ditopang oleh hasil komoditas,” ujarnya, Jumat, 26 November.

Adapun kunker bendahara negara ke Papua sekaligus meresmikan pembangunan rumah susun negara (Rusunara), dan melakukan peresmian Gedung Keuangan Negara Jayapura yang sudah selesai dibangun.

“Dalam situasi ini nanti Papua akan menikmati selain dana otsus nanti akan dapat dana bagi hasil apalagi kemarin kita sudah mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON yang sukses,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pula pemerintah siap memberikan fasilitas peningkatan kualitas SDM melalui program beasiswa afirmasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

 

Dikatakan jika kontribusi Kemenkeu melalui LPDP dalam peningkatan SDM di Provinsi Papua dan Papua Barat sejak 2013 hingga 2021 mampu melahirkan 493 lulusan dalam dan luar negeri, yang terdiri 328 magister dan 160 doktor serta 5 dokter spesialis.

 

Sementara itu, perbaikan kebijakan dana otonomi khusus bertujuan untuk kemajuan dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat papua dan orang asli papua.

 

Sebagai informasi, perubahan besaran dana otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari alokasi DAU diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal, adil, dan akuntabel bagi percepatan pembangunan Papua.

 

Ke depan, Menkeu berkomitmen mendukung percepatan pengelolaan dana otsus melalui Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP).

 

“Hadirnya asistensi dan supervisi pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga teknis sejak tahap perencanaan, pembinaan, pengawasan, sampai dengan evaluasi akan memastikan penyaluran dana otsus dan TKDD di Papua dapat berjalan dengan baik. Sehingga, pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua dapat segera dicapai,” tutup Menkeu Sri Mulyani.