Hingga 15 Juli, Kemdes PDTT Salurkan BLT Dana Desa Sebesar Rp 5,9 Triliun

6

PAPUADAILY –Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga 15 Juli 2021 pihanya telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa mencapai Rp 5,9 triliun dengan total penerima di Januari 5.145.675 keluarga penerima manfaat (KPM).

Kemudian di Juli ada 291.471 KPM dan terus dilakukan pemantauan. Saat ini ada relaksasi di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga dimungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran dana desa.

“Hingga 15 Juli, total tahap pertama Januari hingga Juni 2021, dana desa sudah disalurkan Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari 74.961 desa,” kata Abdul Halim Iskandar, Jumat (16/7/2021).

Sedang Tahap II Juli hingga Desember 2021 sudah disalurkan ke 13.509 Desa dengan total dana Rp3,775 triliun.
Gus Halim, demikian panggilan akrab Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini, pihak terus melakukan percepatan proses penyaluran BLT dana desa, apalagi di masa PPKM Darurat ini.

Percepatan yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat resmi kepada kepala desa melalui bupati agar terus lakukan pendataan yang kemudian dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) guna penentuan KPM.

“Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada Kepala Desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM Darurat ini,” kata Halim.

Gus Halim menilai saat ini penyaluran BLT dana desa sudah cukup efektif apalagi dilakukan relaksasi di era PPKM Darurat.

Ukuran efektivitas, kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini, adalah kesesuaian dengan regulasi yang disusun.

Ada tiga kementerian yang terlibat dalam dana desa yaitu Kementerian Keuangan (Kemkeu) berkaitan kebijakan penyaluran dari rekening kas negara hingga ke rekening kas desa, kemudian Kemdes berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa, dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan. “Jika diukur dengan regulasi maka ini sudah sangat efektif,” kata Halim Iskandar.

Gus Halim menjelaskan soal pengawasan penyaluran BLT dana desa, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19 yang selanjutkan dibawa ke Musdesus untuk penetapan KPM.

Hasilnya kemudian dilakukan diumumkan di ruang publik hingga bisa dilakukan oleh pengawasan oleh seluruh warga desa.

“Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, PKH, dan penerimaan bantuan pangan karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima Jaringan Pengaman Sosial lainnya,” kata Gus Halim.