Gugatan soal Perkom Alih Pegawai KPK Ditolak MA, Ini Respons Yudi Purnomo

1

PAPUADAILY –Mahkamah Agung (MA) menolak judicial review (JR) yang diajukan pegawai KPK Yudi Purnomo dan Farid Andhika terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 (Perkom 1/2021). Begini respons Yudi Purnomo selaku pihak yang mengajukan JR ke MA.

“Bahwa putusan MA tidak berbeda jauh dengan putusan MK bahwa secara formal TWK bisa dilakukan KPK. Artinya, walaupun boleh dilakukan tapi proses pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel,” kata Yudi dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

“Namun pada kenyataannya, ternyata hasil temuan komisi Ombudsman menunjukkan adanya maladministrasi dan ada 11 pelanggaran HAM hasil temuan Komnas HAM,” imbuhnya.

Yudi menilai keputusan MA terhadap JR yang dia ajukan menyatakan kewenangan menindaklanjuti hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah. Karena itu, Yudi masih menunggu kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap hasil TWK KPK.

“Bahwa dalam putusan hakim MA ini, secara tegas dan jelas menyatakan bahwa tindak lanjut dari hasil asesmen TWK merupakan kewenangan pemerintah bukan KPK,” terang Yudi.

“Oleh karena itu, kami menunggu kebijakan dari Presiden terhadap hasil asesmen TWK pegawai KPK, yang saat ini belum diangkat sebagai ASN sesuai dengan perintah Undang-Undang KPK mengenai alih status pegawai KPK menjadi ASN,” sambung dia.

Sebelumnya, MA memutuskan menolak judicial review terhadap Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai

Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021) yang diajukan Yudi dan Farid Andhika. Dalam gugatannya, Yudi dan Farid meminta peraturan tersebut dihapus.

“Bahwa Perkom 1/2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari PP 41/2020 dan UU 19/2019. Asesmen TWK dalam Perkom 1/2021 merupakan suatu sarana (tool) berupa norma umum yang berlaku bagi Pegawai KPK sebagai persyaratan formal yang dituangkan dalam regulasi kelembagaan guna memperoleh output materiil yaitu Pegawai KPK yang setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf b PP 41/2020,” ujar majelis.

“Para Pemohon tidak dapat diangkat menjadi ASN bukan karena berlakunya Perkom 1/2021 yang dimohonkan pengujian, namun karena hasil asesmen TWK Para Pemohon sendiri yang TMS, sedangkan tindak lanjut dari hasil asesmen TWK tersebut menjadi kewenangan pemerintah,” sambung MA.

Majelis menyebut pertimbangan Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Putusan MK Nomor 34/PUU- XIX/2021, berkaitan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yaitu mengenai persoalan usia Pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 (tiga puluh lima) tahun dan dikhawatirkan akan kehilangan kesempatan menjadi ASN.

“Pertimbangan tersebut tidak terkait dengan asesmen TWK. Jadi, pertimbangan kedua Putusan MK di atas tidak dapat diterapkan terhadap norma asesmen TWK yang diatur dalam Perkom 1/2021,” beber majelis dalam sidang siang ini.