2 Masalah yang Dialami Guru Honorer saat Mendaftar PPPK 2021, Bikin Gelisah

2

PAPUADAILY –Ketua Umum DPP Forum Honorer Nonkategeri Dua Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (FHNK2 PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Pasalnya, sejak dibuka pada 30 Juni hingga 2 Juli, masih ditemukan berbagai kendala terkait pendaftaran itu sehingga seluruh guru honorer tidak bisa mendaftar PPPK 2021. Sutopo mengatakan, mereka hanya bisa membuat akun di portal SSCASN BKN. Namun, tidak bisa menyelesaikan proses pendaftaran.

“Ini bukan cuma satu daerah tetapi menyeluruh, formasi PPPK guru belum bisa dilamar,” kata Sutopo kepada JPNN.com, Sabtu (3/7/2021). Dia menyebutkan, dalam 3 hari pendaftaran (30 Juni sampai 2 Juli), masih ada 2 masalah pokok. 1. Tidak Ada Formasi PPPK Guru

Sutopo menjelaskan saat login akun pendaftaran PPPK di SSCASN 2021 (https://sscasn.bkn.go.id/), setelah melewati pengisian biodata kemudian memilih jenis seleksi terhenti, karena tidak ada formasi PPPK guru. “Yang ada hanya formasi CPNS dan PPPK nonguru. Padahal pada menu pilihan ada 3 yaitu CPNS, PPPK nonguru dan PPPK guru,” terangnya.

Hal ini, kata Sutopo, membuat semua honorer nonkategori di seluruh Indonesia gelisah. Padahal, sejak terbit Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PGHRI tidak pernah menuntut pemerintah macam-macam baik PNS maupun PPPK tanpa tes.

PGHRI hanya minta kebijakan berupa anggaran di APBN, kuota, keringanan passing grade, bonus poin bagi guru dan tenaga kependidikan honorer nonkategori yang terdata di Dapodik Kemendikbudristek. 2. Passing Grade PPPK Belum Ada. Belum munculnya passing grade PPPK 2021, kata Sutopo, menjadi kekhawatiran para guru honorer. Padahal, PGHRI telah menyampaikan kepada Kemendikbudristek pada 8 April 2021 dan dijanjikan akan dilanjutkan ke Panselnas. Kemudian ditegaskan lagi pada 16 Juni 2021 di DPR RI dalam rapat Panja Pengangkatan Guru Tenaga Kependidikan Honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (PGTKH ASN) Komisi X DPR RI yang hasilnya akan disampaikan kepada mendikbudristek RI dan menPAN-RB.